Penanganan warga miskin dan miskin ekstrrem dilaksanakan oleh kelembagaan posyandu yang disebut dengan Posyandu Kesejahteraan.

Salah satu akar persoalan saat ini adalah masih sangat banyak masyarakat berada di desa–desa dalam kawasan yang disebut “Kawasan Hutan” sehingga tidak mendapat pelayanan yang memadai dari pemerintah sebagai representatif negara. 

Status Mandiri 3.269 Desa, Maju 15.321 Desa, Berkembang 38.083 Desa, Tertinggal 12.635 Desa dan Sangat Tertinggal 5.649 Desa.

Ketiga prioritas utama penggunaan dana desa adalah untuk pemulihan ekonomi, program prioritas, dan adaptasi kebiasaan baru.

Setiap tahun, Kemendes PDTT selalu menyusun Peraturan Menteri Desa untuk penentuan prioritas Dana Desa.

Prinsip pengembangan desa wisata berkelanjutan harus memberi nilai manfaat secara ekonomi kepada masyarakat.

Taufik juga membuka peluang bagi BSI untuk melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah terkait gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para korban kerusuhan Maluku pada 1999.

Desa wisata adalah game changer, dan merupakan suatu peluang yang memastikan kebangkitan Indonesia pascapandemi.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Desa Pasal 78 No 6 Tahun 2014.