Menurutnya, seharusnya pemerintah mengumumkan lebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Ken akan diperiksa sebagai saksi kasus itu sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno.

Rudy akan diperiksa terkait perkara suap penghapusan pajak PT. E.K Prima Ekspor Indonesia.

Kenaikan itu  tanpa proses reformasi di sisi pelayanannya. Sampai detik ini proses pelayanan penerbitan STNK dan BPKB dinilai masih sering dikeluhkan publik, karena waktunya yang lama.

Penetapan itu diterbitkan pada 6 Desember 2016 dan akan resmi berlaku pada 6 Januari 2017. Berikut ini kenaikan yang akan diberlakukan.

Google masih belum kooperatif masalah pembayaran pajak di Indonesia.

Selain Jhonny penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yuli Kanastren asal swasta. Yuli juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rajesh.

AS melakukan kebijakan ekonomi ekspansif, seperti pemotongan pajak, peningkatan belanja infrastruktur, serta kebijakan perdagangan yang lebih bersifat proteksionis.

Handang diduga menerima uang US$ 148.500 atau setara Rp 1,9 miliar dari Rajesh‎ dengan maksud menghapus kewajiban pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia

Komisi IX DPR mendukung langkah Dirjen Pajak menekan Google taat pajak di Indonesia.