Mendukung Kebijakan Penangkapan Terukir Mulai 2022

Demokrasi permusyawaratan meniscayakan setiap kebijakan negara harus menjadi representasi yang utuh dari kehendak rakyat, dan mengedepankan prinsip `hikmat kebijaksanaan` sebagaimana diamanatkan dalam rumusan sila keempat Pancasila.

APBN 2022 dirancang untuk terus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespon ketidakpastian tersebut, namun juga tetap harus mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

Peristiwa di Thomas Cup semakin membuktikan bahwa Indonesia harus serius untuk membenahi kelembagaan anti doping. Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan terkait hal tersebut.

Saat pembatasan mulai dilonggarkan pada Jumat (15/10) kemarin, Melbourne yang dihuni oleh 5 juta orang itu telah terkunci selama 262 hari terakhir, atau hampir sembilan bulan sejak Maret 2020.

Pada sisi lain, kekuatan kebijakan moneter dan fiskal global yang tidak merata dapat menimbulkan kerentanan keuangan, terutama di negara-negara berkembang.

Kebijakan ini bertujuan untuk distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir menjadi lebih merata, peningkatan daya saing produk perikanan di pasar global, peningkatan PNBP perikanan dengan target Rp12 triliun.

Dengan data-data yang dimiliki, jajaran Ditjen Perbendaharaan memiliki peran strategis untuk memberikan dorongan, masukan, dan rekomendasi kebijakan bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Rizal Ramli melanjutkan, di era pemerintahan Jokowi, oligarki bisa leluasa menjalankan bisnis curangnya. Bahkan, kebijakan negara pun bisa diatur demi melanggengkan bisnis meski harus mengorbankan rakyat.

Untuk mencapai tiga tahapan strategi tersebut, Peserta PPSA XXIII Tahun 2021 Lemhannas RI turut memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa dijalankan Presiden Joko Widodo.