Komisi VI DPR berencana akan membentuk Panja terkait isu tata kelola minyak mentah oleh PT Pertamina. Hal itu menyikapi kasus dugaan korupsi di Pertamina oleh BUMN Patra Niaga yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus dugaan korupsi di Pertamina oleh BUMN Patra Niaga yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir diminta tanggung jawab terkait kasus dugaan korupsi oplosan minyak Pertamina oleh BUMN Patra Niaga yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo optimistis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mampu memperkuat pengelolaan aset negara

Penyitaan oleh KPK tersebut dalam rangka memulihkan kerugian negara.

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi jual beli gas PT PGN.

Semoga Demokrat terus dapat bergotong royong membangun bangsa dan negara.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menghapus visa tinggal bagi warga negara asing (WNA).

Kejagung mengungkapkan nilai kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

Kasus korupsi ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun