Dokumen induk strategis pembangunan kependudukan nasional ini untuk mewujudkan penduduk Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menjelaskan, kebijakan tersebut masih memerlukan diskusi lanjutan yang lebih mendalam agar tidak menambah beban biaya masyarakat pengguna transportasi publik

Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada

Polda Metro Jaya akan dalami dugaan praktek pencatutan NIK untuk kepentingan Pilkada Jakarta 2024

Sebab secara umum pembangunan nasional saat ini sudah merata di beberapa daerah, termasuk infrastrukturnya.

Gus Halim: Sinergikan Data Desa dengan Identitas Kependudukan Digital

Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak. Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian.

Pergeseran situasi kependudukan yang terjadi di tahun 2010 hingga 2035 berbeda dengan sebelum tahun 2010.