Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Multazamudz Dzikri minta Kejaksaan panggil Khofifah

DPO berinisial SDPS tersebut ditangkap di wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah beberapa bulan buron. 

Anggota Komisi C DPRD Jatim Multazamudz Dzikri mengatakan, pihaknya mencium adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan internal kasus ini, khususnya terkait siapa saja yang disidangkan

Politisi PKB ini mengatakan, meski hingga saat ini Pansus Bank Jatim belum terbentuk, namun proses itu masih terus berjalan.

Anggota DPRD Jatim Multazamudz Dzikri mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mulai menyusun langkah-langkah strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi mendorong kemandirian daerah secara berkelanjutan.

Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Multazamudz Dzikri mengungkapkan bahwa Provinsi Jatim kalah dengan empat provinsi lainnya soal ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggota DPRD Jatim dari Komisi C yang membidangi keuangan, Multazamudz Dzikri menilai bahwa diamnya Pemprov menunjukkan ketidaktegasan dalam menyikapi persoalan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi perbankan daerah.

Politisi PKB ini berharap pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan mandiri di luar dana transfer pusat.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Multazamudz Dzikri menyoroti bungkamnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta yang mencapai angka fantastis Rp569,4 miliar

Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi PKB Multazamudz Dzikri menanggapi dorongan Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) ikhwal pembentukan Pansus Bank Jatim tidak sekadar omon-omon saja