Jaringan Aktivis Pro Demokrasi tetap konsisten menyuarakan suara rakyat kecil kepada pemerintah.

“Pasca reformasi sudah terhitung 360 kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Pemilu yang kita gadang-gadang mampu membawa pemimpin terbaik tidak menjalankan fungsi sebagai pemegang amanah rakyat.”