Peran Fuad selaku Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) akan dibongkar secara terang saat perkara ini masuk ke persidangan.

Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima RUU baru.

Solusi yang harus dicari dari persoalan kebangsaan dewasa ini adalah solusi beyond politics.

BSDI akan bertindak sebagai wali data nasional sekaligus memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sistem tata kelola data secara nasional.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Yang tidak kalah penting adalah memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional melalui pengelolaan Data Dasar Nasional yang berdaulat.

Setiap kenaikan harga minyak dan kurs akan langsung menambah beban subsidi. Ini yang harus diantisipasi.

Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak sepakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil malah membebani rakyat kecil.

KPK menyatakan penetapan Fuad sebagai tersangka hanya tinggal menunggu waktu saja. Saat ini, KPK sedang mempertajam bukti keterlibatan Fuad dalam kasus ini.