KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Setiap partai politik memiliki AD/ART sendiri, KPK tidak bisa masuk mencampuri urusan internal Partai.

KPK menilai potensi korupsi politik tidak muncul ketika seseorang telah menduduki jabatan publik. Potensi korupsi kerap muncul sejak proses kaderisasi.

Meski demikian Viva Yoga mempersilahkan kader HMI kritis sebab sikap yang demikian merupakan bagian integral dari organisasi

Partai NasDem mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 naik berlaku hingga di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

KPK) mengatakan kajian mengenai tata kelola partai politik yang mengatur batas masa jabatan ketua umum maksimal dua periode merupakan pandangan kader parpol.

Jangan terpengaruh begitu mudah untuk menanamkan uang, apalagi uang tersebut dana umat.

KPK menduga Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari memberikan aliran dana dalam bentuk Tunjangan Hari Raya atau "THR" ke anggota Polri dan Jaksa.

Pengadilan Thailand menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara kepada mantan kepala biara Wat Rai Khing setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penggelapan dana kuil