Terlalu jauh, Komnas HAM tidak punya hak untuk memanggil Ketua KPK. KPK harus abaikan panggilan karena bukan yuridiksinya.

Kejaksaan Agung mestinya menjawab semua pertanyaan masyarakat, dalam hal ini KAKI dengan penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih.

Ada optimisme dan pesan yang kuat terhadap reformasi birokrasi.

Kami titipkan harapan kami, semoga pemerintah amanah dalam melaksanakan tugasnya mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

Dalam terminologi Islam, menjatuhkan pemimpin itu hukumnya haram. Dalam sistem hukun positif, makar itu pidana berat.

Praktisi hukum, Kapitra Ampera menyambangi Gedung KPK. Kedatangannya ingin menemui Wakil Ketua KPK Saut Situmorang untuk meminta klarifikasi soal dugaan pelanggaran etik berat Firli Bahuri.

Pembangunan sempat terhambat karena adanya peristiwa G 30 S PKI dan dilanjutkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 79/U/Kep/11/1966 tanggal 9 Nopember 1966 yang peruntukannya diubah menjadi Gedung MPR/DPR RI.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melakukan kunjungan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jl. Ampera Jakarta Selatan, Kamis (3/1).