KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Setiap partai politik memiliki AD/ART sendiri, KPK tidak bisa masuk mencampuri urusan internal Partai.

Dalam syariat, haji wajib bagi yang mampu, baik secara fisik maupun finansial, termasuk menjamin nafkah keluarga yang ditinggalkan dan keamanan perjalanan

KPK menilai potensi korupsi politik tidak muncul ketika seseorang telah menduduki jabatan publik. Potensi korupsi kerap muncul sejak proses kaderisasi.

Meski demikian Viva Yoga mempersilahkan kader HMI kritis sebab sikap yang demikian merupakan bagian integral dari organisasi

Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengembalikan uang sejumlah Rp 8,4 miliar ke KPK terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 oleh Kementerian Agama.

KPK) mengatakan kajian mengenai tata kelola partai politik yang mengatur batas masa jabatan ketua umum maksimal dua periode merupakan pandangan kader parpol.

Kejagung menemukan shadow company atau perusahaan bayangan dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar.

Jangan terpengaruh begitu mudah untuk menanamkan uang, apalagi uang tersebut dana umat.