Sejumlah massa yang terganggu dalam Gerakan Keadilan dan perubahan Nusantara menggelar aksi damai di depan Kantor BPK RI, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Pengesahan UU PPRT dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengakuan negara, perlindungan HAM serta keadilan sosial bagi pekerja rumah tangga.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengesahan UU PPRT oleh DPR RI sebagai wujud memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegakan hukum harus adil dan merata, termasuk wilayah kepulauan dan perbatasan. Masyarakat di pulau terluar juga berhak mendapatkan akses keadilan yang sama.

Legislator PDIP menegaskan bahwa pengelolaan SDA, khususnya minyak dan gas (migas), harus berpijak pada prinsip kemanfaatan nyata bagi masyarakat daerah.

Pihak yang diperiksa Dewas KPK Marselinus Edwin Hardhian selaku Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARRUKI).

Perlindungan korban harus menjadi prioritas. Jangan sampai upaya menjaga reputasi institusi justru mengabaikan keadilan.

Ini menunjukkan bahwa negara tidak berjalan tanpa perencanaan, tetapi justru mengedepankan prinsip mitigasi risiko secara komprehensif

Pengamat politik dan hukum Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH., mengingatkan bila gagasan tentang kedaulatan dan keadilan diuji oleh praktik kekuasaan itu sendiri.

Kasus-kasus yang melibatkan korban sipil seharusnya diadili di peradilan umum. Ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif