Demikian disampaikan Rimawan saat dihadirkan oleh tim Jaksa dalam sidang lanjutan perkara Bos PT Duta Palma Group,

Sebelumnya, Rimawan di persidangan telah merevisi angka kerugian perekonomian negara yang dihitungnya menjadi Rp10,96 triliun dari sebelumnya  Rp12,31 triliun.

UU Tipikor hanya mengatur empat poin yaitu penyogokan kepada PNS dan staf pengadilan, penggelapan di sektor publik, memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan, dan penyalahgunaan kekuasaan.