Setelah melalui proses panjang selama lebih dari dua dekade, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Direktur Jaminan Produk Halal, M. Fuad Nasar, mengatakan, kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat

Pengakuan hukum ini penting agar hubungan kerja domestik menjadi jelas dan memberikan perlindungan bagi semua pihak.

Pengesahan UU PPRT dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengakuan negara, perlindungan HAM serta keadilan sosial bagi pekerja rumah tangga.

Ini menjadi hadiah Hari Kartini yang paling bermakna. Negara akhirnya hadir memberikan pengakuan dan perlindungan bagi PRT sebagai bagian dari pekerja

Pansus RUU HPI DPR RI menyoroti pentingnya penguatan substansi RUU HPI untuk memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri.

Fraksi PKB DPR RI menyambut positif pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

RUU PSDK menjadi bukti negara hadir dalam memberi perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana kejahatan.

Regulasi ini memuat sejumlah poin strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga. Di antaranya, pengaturan asas perlindungan berbasis HAM.

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan di tingkat I.