Komnas HAM menilai insiden baku tembak antara aparat dan TNPPB di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Papua Tengah sebagai peristiwa terberat sepanjang 2026.

Kasus seperti ini sangat memprihatinkan. Penggunaan alat tersembunyi jelas bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai nilai kejujuran

Pengesahan UU PPRT dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengakuan negara, perlindungan HAM serta keadilan sosial bagi pekerja rumah tangga.

Fraksi PKB DPR RI menyambut positif pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Regulasi ini memuat sejumlah poin strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga. Di antaranya, pengaturan asas perlindungan berbasis HAM.

Perampasan aset harus tetap konstitusional, tidak melanggar hukum, serta mengedepankan hak asasi manusia

Perlu keberanian dan dukungan bersama agar setiap laporan pelanggaran HAM bisa ditindaklanjuti dengan baik.

Jangan sampai pada tahap awal, aset sudah disita tanpa kejelasan keterkaitannya dengan tindak pidana. Ini berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian.

Komisi III DPR meminta pemerintah menertibkan peredaran air keras di pasaran.

Teror air keras terhadap aktivis HAM menjadi peristiwa ironi yang terus berulang.