KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Setiap partai politik memiliki AD/ART sendiri, KPK tidak bisa masuk mencampuri urusan internal Partai.

Buka Kontes Sapi, Ketua MPR : Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

KPK menilai potensi korupsi politik tidak muncul ketika seseorang telah menduduki jabatan publik. Potensi korupsi kerap muncul sejak proses kaderisasi.

Partai NasDem mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 naik berlaku hingga di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

KPK) mengatakan kajian mengenai tata kelola partai politik yang mengatur batas masa jabatan ketua umum maksimal dua periode merupakan pandangan kader parpol.

Sejumlah massa yang terganggu dalam Gerakan Keadilan dan perubahan Nusantara menggelar aksi damai di depan Kantor BPK RI, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Pengesahan UU PPRT dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengakuan negara, perlindungan HAM serta keadilan sosial bagi pekerja rumah tangga.

Pembahasan RUU Pemilu dipastikan tetap berjalan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengesahan UU PPRT oleh DPR RI sebagai wujud memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.