Hal itu berdasarkan putusan perkara nomor: 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang dijatuhkan pada Rabu, 22 April 2026.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis kepada Head of Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei dari 6 tahun menjadi 8 tahun penjara.

Pegawai yang dipanggil itu atas nama Dimas Martah Alif (yang mewakilinya) selaku Staf Anti-Money Laundering (AML) PT BRI (Persero) Tbk.

KPK menduga Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari memberikan aliran dana dalam bentuk Tunjangan Hari Raya atau "THR" ke anggota Polri dan Jaksa.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkuku TA 2025-2026.

KPK menyatakan tetap melanjutkan proses penyidikan perkara dugaan korupsi lainnya, meskipun mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sudah bebas.

KPK mencecar tim pemerika pajak Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Banjarmasin terkait penerimaan uang oleh oknum pegawai KPP Madya Banjarmasin.

Penetapan Marjani sebagai tersangka merupakan hasil dari pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat Abdul Wahid

Haji Her mengaku didalami terkait hubungannya dengan para tersangka dalam perkara ini.

Haji Her akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan penerimaan gratifikasi.