Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)
Jakarta, jurnas.news - Perluasan implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus direspons dengan kesiapan serius dari pemerintah daerah, baik teknis maupun non-teknis.
"Keberhasilan program PJJ ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital di daerah, kapasitas tenaga pendidik, serta akurasi data anak tidak sekolah (ATS) yang menjadi sasaran utama," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Senin (27/4).
“Jangan sampai kesalahan yang sama berulang seperti saat pandemi COVID-19, di mana sejumlah kendala mengemuka, antara lain guru tidak siap menjalankan PJJ, orang tua terbebani dengan metode daring, dan akhirnya kualitas belajar murid menurun. Karena itu penting untuk dipersiapkan secara matang," tegas Lestari yang akrab disapa Rerie itu.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah 3T membutuhkan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai.
Hal itu, tambah dia, menjadi tantangan utama mengingat tidak semua daerah yang memiliki konektivitas yang stabil.
"Kesiapan sarana dan prasarana pendukung terkait infrastruktur digital juga harus dipastikan," ujar Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu.
Rerie mengapresiasi langkah Kemendikdasmen pada 2025 yang telah menyalurkan papan interaktif digital, laptop, dan hard disk eksternal kepada 288.865 satuan pendidikan.
Namun, Rerie, menekankan bahwa perangkat semata tidak cukup tanpa kesiapan sumber daya manusia di lapangan.
"Para tenaga pengajar harus dipastikan memiliki keterampilan dalam mengoperasikan dan mengelola sejumlah peralatan tersebut," tegasnya.
Rerie menegaskan, keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa sangat penting untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.
Selasa, 28/04/2026 01:30 WIB
Sabtu, 25/04/2026 04:04 WIB
Kamis, 23/04/2026 06:30 WIB
