Kalau negara liberal mengandalkan pajak untuk mendistribusikan kekayaan, konstitusi kita justru mengamanatkan rakyat harus diberi akses dan kesempatan terlebih dahulu. Baru kemudian pajak menjadi instrumen di hilir.

Yang penting mohon dijaga agar tidak merusak fasilitas umum, tidak anarkis. Karena aksi itu justru akan sampai pesannya kalau dilakukan dengan baik.

Jadi saya kira semoga semuanya bisa berjalan dengan damai pada hari ini. Terkait dengan aspirasinya harus kami dengar dan akan kami perjuangkan.

Kami mengapresiasi Polda Kepri yang proaktif melakukan sosialisasi KUHP baru. Ini langkah penting agar aparat benar-benar siap menghadapi pemberlakuannya. Lebih dari itu, sosialisasi jangan hanya untuk internal kepolisian, tetapi juga ke masyarakat luas.

Kita masih menunggu surat. Ini kan Komisi III DPR masih rapat-rapat. Kalau memang itu, ada surat dari Komisi III untuk bisa disahkan di besok, ya kemungkinan kita sahkan besok.

Jadi yang penting kalau hemat saya, jangan terlalu disalahartikan, bahwa acara inti sudah selesai dan mereka tentunya tetap mempunyai empati begitu.

Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta.

Ya hukum kita berlakunya seperti itu, ya kita hormati keputusan yang dikeluarkan pemerintah terhadap itu.

Komisi X DPR RI siap menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam merealisasikan berbagai agenda besar Presiden, khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan generasi muda.

Untuk pembukaan blokir rekening yang dilakukan PPATK tidak perlu membayar apapun.