Pemerintah telah menerapkan  kebijakan PPKM Darurat  pada 3 - 20 Juli 2021 yang meliputi  122 kabupaten/kota dan 6 provinsi di Jawa Bali. DPR RI berharap pemerintah bisa ikut melakukan  sinkronisasi dan koordinasi pusat - daerah agar tidak menjadi  kebijakan mandul dan tidak efektif.

Menurut Lestari, kebijakan PPKM darurat diterapkan pada fase krusial dalam pengendalian Covid-19, saat sejumlah fasilitas kesehatan di sejumlah daerah sudah kewalahan menghadapi ledakan kasus positif Covid-19.

Kebijakan PPKM darurat diterapkan sebagai upaya menurunkan penambahan kasus konfirmasi harian kurang 10ribu per-hari.

Kebijakan itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona atau covid-19.

Koordinasi dan kerja sama antar instansi di Pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan menjadi hal yang fundamental.

Kalangan dewan menilai hasil pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan APBN 2020 mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang semakin menurun.

Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. 

Kebijakan menyangkut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuat pemerintah pusat selalu menjadi beban pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, kebijakan pengangkatan dilakukan pusat, namun yang bayar gaji dibebankan ke pemda.

segera mengambil kebijakan emergency dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas

Lebih dari 70 anggota DPR dari partai Demokrat mendesak Presiden AS Joe Biden untuk membatalkan kebijakan AS yang sudah berlangsung lama terkait dengan pendudukan Israel atas Palestina