Jokowi ingin kebijakan tersebut benar-benar dijalankan di seluruh penjuru negeri. 

Para pemangku kepentingan tidak bisa lagi menghadapi kondisi ledakan kasus positif Covid-19 ini secara business as usual.

Selain pembatasan kehadiran, penyesuaian juga dilakukan terhadap jam kerja pegawai yang bekerja di kantor. 

Kalangan dewan mendukung penuh kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro menyebut kebijakan holding ultra mikro persis seperti kebijakan yang diambil saat masa pemerintah kolonial Belanda. 

kebijakan tersebut hanya akan memunculkan penyeragaman (monokulturisasi) kelembagaan keuangan

Prioritas kebijakan luar negerinya adalah meningkatkan hubungan dengan tetangga-tetangga Iran di Teluk Arab, sambil menyerukan saingan regional Iran, Arab Saudi, untuk segera menghentikan intervensinya di Yaman.

Komisi III DPR memutuskan untuk membatalkan kegiatan hingga dua pekan ke depan. Kebijakan tersebut diambil setelah meningkatnya kasus positif Covid-19 khususnya di lingkungan kompleks parlemen.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19.

Keberhasilan pelaksanaan PPKM Mikro sangat ditentukan oleh kepala daerah, karena kebijakan yang tertuang dalam Inmendagri tersebut akan diimplementasikan di tingkat daerah.