Bamsoet mendukung berbagai langkah yang diambil Forkompimda Aceh dalam mengajak masyarakat Aceh agar mau divaksinasi.

Ketua YLKI, Tulus Abadi menilai kebijakan tersebut tidak manusiawi. Apalagi saat ini daya beli masyarakat merosot drastis, akibat dihantam pandemi Covid-19.

merujuk paparan delegasi Pemerintah Provinsi Papua yang diterima Pimpinan FOR PAPUA MPR pada 20 Mei 2021, terlihat beberapa catatan keberhasilan dari pemberlakuan kebijakan Otsus di tanah Papua.

Kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi

Komitmen revisi atas kebijakan kontroversial lainnya yang ditolak masyarakat luas, juga harus tetap dijalankan.

Syarief Hasan menilai, target tinggi dan tidak konsisten yang dibuat dan disampaikan oleh Pemerintah kepada publik kurang relevan dengan kondisi Indonesia hari ini.

Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan.

Kebijakan otonomi khusus (Otsus) yang selama ini berjalan di Papua belum bisa menjawab dan mengakomodir kepentingan masyarakat Papua atau orang asli Papua.

Menaker Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama.

memperkuat kebijakan pemerintah daerah melalui berbagai kajian, termasuk kajian tematik