Usman Hamid memberikan dukungan atas putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah.

Beberapa spanduk itu bertuliskan `Tolak Pilkada Akal-akalan Penguasa`.

Para guru besar hingga aktivis memberikan dukungan atas putusan MK 

Mereka menolak pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI.

Kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi kepada segenap Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI juga Pimpinan dan Anggota DPD RI tim perumus, tim sinkronisasi yang telah mencurahkan waktu dan pikiran.

Tapi, cara ini, buat saya pribadi adalah pembangkangan secara telanjang terhadap putusan pengadilan, c.q. Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, keputusan Baleg untuk mengakomodir Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 juga senapas dengan esensi permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora.

Saya ulangi lagi, tadi yang ditayangkan itu tidak sesuai dengan keputusan MK. Begitu dicetak, beda.

Kita ingin menyandur itu biar terang-benderang, tidak ada tafsir yang liar oleh penyelenggara KPU (Komisi Pemilihan Umum) maupun pasangan calon yang ingin berkontestasi di pilkada.

Parpol yang memiliki kursi di DPR tetap menggunakan ambang batas 20 persen kursi di DPRD.