Dalam menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tunai Covid-19 secara konsumtif. Namun kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil lebih tepat dilakukan.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kementerian mengatakan kebijakan tersebut akan dimulai 1 Ramadan, yang akan dimulai akhir bulan ini, tetapi tidak jelas berapa lama kebijakan tersebut akan berlangsung.

Diperlukan langkah antisipasi dan kebijakan yang terencana serta detail apabila bencana melanda Indonesia.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah bisa menimbulkan gerakan atau pemikiran radikal. Terutama terkait kebijakan yang berbasis agama maupun ideologis.

Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi Covid-19.

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) dan menjadikan nilai rapor sebagai pertimbangan jalur prestasi masuk ke sekolah unggulan diprediksi akan menimbulkan kecurangan. 

Maduro mempromosikan pengobatan karena melanggar kebijakan terhadap klaim palsu yang dapat menjamin pencegahan tertular COVID-19 atau dapat menjamin pemulihan dari COVID-19.

Ahmad Basarah menegaskan bahwa kekerasan dan sentimen Anti-Asia di Amerika tidak terlepas dari agresivitas kebijakan luar negeri Amerika terhadap Asia selama 4 tahun pemerintahan Trump yang singkat.

Kesadaran dari masyarakat harus ditingkatkan untuk benar-benar memahami tujuan dari kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam upaya mengendalikan penyebaran virus korona.