Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani dan menyakiti rakyat Indonesia.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, pemerintah harus berkaca tax amnesty jilid I pada tahun 2016. Sebelum mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, pemerintah harus membuat perencanaan yang matang.

Pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir dan pandemi COVID-19.

Kebijakan Kementan dalam menjaga produksi padi sudah sangat tepat, terutama dalam pengadaan benih unggul, penggunaan alat mesin pertanian hingga menyiapkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

IMF memproyeksikan perbaikan ekonomi Indonesia pada 2021 akan berlanjut, seiring dengan program vaksinasi Covod 19

Kebijakan itu dapat membuat warga NU prihatin dan tersinggung

Kondisi pandemi sejak tahun lalu sudah terbukti disikapi dengan baik oleh Kementan, yaitu dengan kebijakan yang mendorong petani meningkatkan produksi.

Kebijakan di sektor pertanian diharapkan dapat betul-betul memberdayakan petani lokal dalam rangka menstabilkan dan mengatasi lonjakan harga cabai di berbagai daerah.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta para kepala daerah, terutama yang baru dilantik untuk menghadirkan inovasi kebijakan di sektor ekonomi agar proses pemulihan lebih cepat.

Partai Keadilan Sosial (PKS) memutuskan untuk menolak menolak kebijakan Pemerintah yang melegalkan investasi minuman keras (Miras). Kebijakan itu tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.