Menurut dia, jika semua fraksi di Baleg menyepakati untuk menarik pembahasan draf RUU Pemilu, maka Pimpinan DPR akan menarik pembahasan draf RUU Pemilu tersebut dalam daftar Prolegnas 2021.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) yang berlarut-larut sama saja menunda kepastian hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Kempat RUU yang tengah dibahas tersebut meliputi Status Pribadi, Transaksi Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk Sanksi Diskresioner, serta Pembuktian.

Pengesahan  Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes) untuk menjadi Undang-Undang dirasa penting.

Menurut Waketum Golkar Bidang Polhukam Azis Syamsuddin, saat ini pihaknya masih menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk internal partai.

Revisi Undang Undang Pemilu menjelang pelaksanaan Pemilu akan mengganggu stabilitas demokrasi yang sedang terus ditata dan dikembangkan di Indonesia.

Mohon kepada DEN yang diketuai oleh Bapak Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo

Pasal-pasal yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih bisa berubah. Draf tersebut juga belum tentu akan dilanjutkan pembahasannya.

Kalangan dewan mengapresiasi pemaparan dari para pemateri dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). 

Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).