Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal itu didalamu penyidik lewat pemeriksaan mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Tahun 2015, Ahmad Noor Supit

Pada raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), memang di pagu indikatif tidak ada penambahan. Tetapi di dalam rapat kerja tersebut kami dengan Menpora kami bersepakat untuk memasukkan anggaran sebagai usul tambahan anggaran.

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan RDP bersama Basarnas dalam rangka pembahasan RAPBN 2026.

Anggaran KNKT mestinya tidak ikut dipangkas dalam rangka efisiensi

Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Rabu (3/9) lalu.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar terkait pengantar RKA OJK Tahun Anggaran 2026.

Kita tidak bisa lagi menyusun anggaran tanpa arah yang jelas. Kementan harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberi manfaat nyata bagi petani dan peningkatan produksi nasional.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan Komisi II menyetujui tambahan anggaran Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk sejumlah program.

Prinsipnya kami mendukung, cuma di sini saya melihat masih terlalu global, gelondongan saja, belum dirinci anggaran itu misalnya kluster kegiatannya. Misalnya untuk penurunan kemiskinan, SDM berkualitas, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.