Sedang dikaji, apakah kemudian situasi yang ada sekarang itu dapat dijalankan walaupun undang-undangnya mengatakan di Januari 2025 harus ada kenaikan.

Pertanyaannya, bagaimana barang ilegal bisa begitu mudah masuk tanpa deteksi? Ini kan ilegal berarti tertutup, (ini berarti) tanpa pajak, tanpa izin, dan melibatkan oknum-oknum tertentu. Ini harus dihentikan.

Frugal Living: Solusi Hemat Hadapi Kenaikan PPN atau Sekadar Tren?

PPN ini kan masih wacana, masih usulan, tentunya kan itu masih dibahas dan pasti menunggu Pak Presiden kembali. Jadi kita tunggu saja Pak Presiden kembali.

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal rencana Pemerintah yang akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal rencana Pemerintah yang akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan janjinya tersebut.

BAKN DPR RI menyoroti penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Pertanian sebesar 4,75 persen dibandingkan periode 31 Desember 2022.

Kami mencoba untuk mendalami lebih lanjut terhadap potensi kebocoran dan keuangan negara.