Arsul juga menggaku tidak yakin amanden UUD NRI 1945 bisa terlaksana pada periode sekarang

Membuat PPHN menurut pandangan Partai Demokrat cukup melalui undang-undang atau maksimal maksimal bisa melalui TAP MPR.

Oleh karena itu, diperlukan prasyarat lain sebelum dilakukan perubahan UUD tersebut yaitu adanya kesepakatan nasional bangsa Indonesia.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden di tengah wacana amandemen UUD 1945.

Ini sudah semakin kemana-mana. Ini artinya apa, artinya bahwa ini bisa saja amandemen jadi bola liar yang kemudian kita sendiri tidak pernah tahu, serta yang dibahas yang dimaksud untuk amandemen titik mana.

Tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan pemilu di 2024.

Perlu pertimbangan dari segala aspek dan tata kelola aturan bernegara sebelum memutuskan untuk melakukan amandemen UUD 1945, karena itu perlu masukan dari publik.

Kami berharap program dan apa yang dilakukan Tamansiswa selama ini perlu terus ditingkatkan, guna mencetak generasi dan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak dan bermoral.

MPR sebagai rumah besar harus benar-benar menjadi harapan rakyat dalam menjaga kedaulatan rakyat dan juga dalam mensejahterakan rakyat.

MPR sebagai pembuka pintu jalan amandemen, hati-hati jangan sampai kecolongan.