Ya, mudah-mudahan keputusan Presiden bisa diterima semua pihak.

Adanya pencabutan IUP ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas perusahaan yang melanggar ketentuan hukum dan merusak lingkungan. Saya sangat mengapresiasi respons cepat pemerintah yang menunjukkan ketegasan dalam menata sektor pertambangan kita.

Langkah ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo, terutama melalui Menteri ESDM sebagai leading sector, menjalankan komitmen politik untuk tidak menoleransi eksploitasi tambang yang merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat.

Lebih cepat lebih bagus dibahas. Nah, yang mau bahasnya siapa, itu buat saya enggak ada soal, mau Komisi II, mau Baleg, atau mau Pansus, itu enggak ada masalah.

Jadi insyaallah, doakan saja, saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak sama BP di Bentuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba.

Jadi urusan reshuffle, apakah jadi dilakukan reshuffle, kapan waktunya, siapa saja yang direshuffle, formatnya seperti apa, kami serahkan penuh kepada Presiden.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini juga berharap pertemuan Prabowo dan Megawati bisa kembali terjadi dengan kehadiran Presiden terdahulu lainnya, yakni Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

Ini kan ada menunggu satu KUHAP. KUHAP ini kan intinya dari hukum pidana itu. Jadi kita tunggu ini selesai KUHAP, ada dua yang antri tuh, perampasan aset sama RUU kepolisian.