Sejumlah pakar hukum mempertanyakan tuntutan yang beragam dari 7 hingga 12 tahun dengan uang pengganti hingga puluhan triliun rupiah.

Pakar pangan nilai tata kelola pertanian harus jadi tanggungjawab bersama

Pakar Sebut UU ITE Dibutuhkan di Era Media Sosial

Praktik dan implementasi konstitusi hasil amandemen pun masih menghasilkan terjadinya ketimpangan distribusi kekayaan.

Pakar Kompak Pelabelan BPA Galon Guna Ulang Tidak Diperlukan.

Sebagai ilmuan yang telah mendunia, Taruna Ikrar lebih berminat menjadi Dewan Pakar KAHMI.

Pakar hukum Tata Negara Margarito Kamis menanggapi adanya dukungan sejumlah tokoh Halmahera tengah terkait calon penjabat Bupati Halteng yang mendorong Mendagri untuk memprioritaskan putra daerah.

Menurut Margarito, tidak ada jalan hukum untuk kembali mempersoalkan aturan pendafatarn maupun anggaran dasar Pelti.

Pakar: ASN Harus Bijak Berikan Informasi ke Masyarakat

Tim Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi sangat menyadari perkembangan demokrasi dan konstitusi di Indonesia pasca reformasi dianggap menjauh dari cita-cita Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).