Dalam Rapat Koordinasi antar Baleg dengan Komisi-Komisi di DPR terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas 2020 pada Selasa 30/06, Komisi VIII DPR RI menyatakan mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas 2020.

Fraksi PPP DPR RI meminta negara hadir untuk mendatangkan keadilan melalui produk hukum yang dapat melindungi PRT.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan idealnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Partai Politik.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa riset dan inovasi nasional harus menjadi paradigma pembangunan negara.

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah untuk merespons dinamika perubahan global

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan RUU Cipta Kerja akan memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya kelak.

Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dengan memberikan penyempurnaan dan catatan yang diberikan oleh fraksi-fraksi.

Pembahasan Acara Persiapan Deklarasi Menolak RUU HIP dan Orasi Perlawanan Terhadap Antek-antek Komunis.

Catatan Manimbang agar penerapan RUU Cipta Kerja nantinya lebih kontekstual dalam penerapannya bukan tanpa alasan.

Politikus PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengingatkan kepada kelompok oknum untuk tidak mengimpor konflik Timur Tengah ke Indonesia. Mengingat, Indonesia merupakan negara Pancasila.