Baleg DPR RI dan Pimpinan DPR RI didesak untuk menghentikan pembahasan RUU HIP dan mencabut RUU tersebut dari prolegnas 2020

dengan dimudahkannya perizinan, pembentukan koperasi usaha, pembuatan analisis dampak lingkungan, permudahan aspek pembiayaan

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menkumham beserta jajarannya. Ketua Komisi III DPR, Herman Herry merasa, raker dengan Menkumham kali ini sangat istimewa dari sebelum pandemi Covid-19.

keberadaan RUU Ciptaker itu nantinya bisa mengurai tumpang tindih kebijakan yang berdampak pada buruknya iklim investasi di Indonesia.

Komisi III DPR menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman meminta Komisi III DPR melanjutkan pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP yang telah di carry over dengan tanpa meminta persetujuan dari Presiden Jokowi.

Komisi III DPR meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk melanjutkan pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) carry over, yakni RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP.

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyatakan tetap menolak dengan tegas terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Pemerintah juga berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia

Tadi siang, kita para pimpinan MPR telah menyetujui langkah pemerintah untuk menunda atau memberhentikan sementara pembahasan RUU ini