Produk UMKM di Sarinah Mahal, Ternyata untuk Pencitraan

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan salah satu penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menurut Hasto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya peningkatan ekonomi rakyat melalui koperasi

Menurut Pengacara Kamaruddin Simanjuntak, hukum itu paling rusak terjadi di era pemerintahan Jokowi. Saya beri contoh lah, kasus Indosurya, uang nasabah yang hilang Rp 100 triliun lebih, termasuk Rp 50 triliun itu dari koperasi, bisa-bisanya bos Indosurya dibebaskan.

Bisnis Pertanian Modern Didorong Melalui Koperasi

Hal itu menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang sejumlah pelanggaran tindak pidana yang dilakukan Indosurya. Temuan tersebut juga dibeberkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, belum lama ini.

Total yang kita temukan dalam hasil transaksi saja kan hampir Rp240 triliun lah. Terkait kasus itu (Indosurya).

Permintaan uang oleh Dadan itu diungkap dalam dakwaan Pengacara Theodorus Yosep Parera dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka.

UMKM yang sudah masuk rantai pasok global baru 4,1%.

Koperasi nakal tak bisa lagi gunakan PKPU untuk rampok uang anggota