Mereka bakal diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

Proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus Tahun 2026 mengalami kendala.

Penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025

KPK menyatakan jatah kuota haji khusus tambahan yang diperoleh Maktour Travel milik Fuad Hasan Masyhur menjadi salah satu materi yang sedang didalami.

KPK menduga ketiga pihak tersebut berperan dalam penyimpangan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 menjadi 50:50.

Penyidik KPK berada di Arab Saudi dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji

Kementerian Haji dan Umrah resmi melantik para pejabat struktural pada Rabu (26/11) kemarin di Jakarta.

KPK mengantongi bukti dugaan biro perjalanan haji dan umrah, Maktour Group menghilangkan barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

KPK menyita satu unit rumah di kawasan Jabodetabek, satu unit mobil bermerek Madza CX-3 dan dua unit sepeda motor pada Selasa, 17 November 2025.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat biro perjalanan atau travel haji dan umroh pada hari ini, Senin, 17 November 2025.