BPKH menyatakan menghormati serta mendukung seluruh proses hukum oleh KPK mengenai layanan pendukung haji.

KPK mencecar mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama RI Subhan Cholid terkait pembagian kuota haji tambahan.

Kasus ini berkaitan dengan pengumpulan atau mobilisasi tarif pengiriman barang jemaah haji.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid pada Rabu, 7 November 2025.

KPK telah memeriksa lebih dari 350 travel atau biro perjalanan haji dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyepakati jumlah kuota jemaah haji Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M mendatang.

KPK berencana berangkat ke Arab Saudi untuk mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Saudi menetapkan kuota jemaah haji untuk tiap negara Muslim. Jumlah ini didasarkan pada populasi umat Islam, kesiapan logistik, serta hubungan diplomatik

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan menyiapkan sistem infomrasi perjalanan ibadah umrah, yang terintegrasi dengan platform resmi Arab Saudi, Nusuk

Kementerian Haji dan Umrah RI telah menetapkan jadwal resmi Rencana Perjalanan Ibadah Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ke Mekah dan Madinah, Arab Saudi