Setiap lembaga negara, termasuk partai politik (Parpol) harus memiliki pengawas internal sekaligus eksternal yang mengawasi prilaku para pejabat publik dari pelanggaran etika. 

Seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah, ormas, rakyat harus saling bersinergi untuk mencapai cita-cita bersama.

Sikap inkonsistensi pemerintah dan para partai politik (Parpol) di DPR RI terkait usulan rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tentang revisi UU Pemilu 7/2017 dan UU Pilkada 10/2016 dipertanyakan Partai Demokrat. 

Para petinggi parpol anggota CDI dan perwakilan sebagian negara memberi apresiasi kepada PKB atas usulan dalam resolusi itu.

Parpol Jangan Usung Kembali Kepala Daerah yang Sudah Gagal

Parpol harus selektif, agar para calon kepala daerah yang diusung benar-benar memiliki kompetensi, kapabilitas dan rekam jejak yang baik.

"Gerakan ini murni dari masyarakat (donatur) untuk masyarakat (masyarakat kurang mampu) tanpa memandang Agama, Suku, Ormas, Parpol maupun lainnya," kata Gus Abbas yang didampingi Ibu Nuri Rokhani dan Bapak Agung Priambudi 

"Tetapi dengan proporsional tertutup ini ada konsekuensi logis yang menjadi kewajiban parpol harus bisa menjamin proses demokratisasi di dalam internal parpol khususnya tahap pencalonan," kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Agung Widyantoro 

Memang ada indikasi kuat, dana narkoba itu masuk juga ke parpol.

Presiden Perempuan Pertama di Indonesia, sukses memimpin parpol terbesar di Indonesia dan segudang prestasi lainnya telah membuktikan kapasitas intelektual dan skill leadership Megawati