Ada pihak yang mencoba melakukan framing seolah koalisi tidak kompak.

Kegaduhan di internal koalisi pemerintahan Jokowi mulai terjadi pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan penetapan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024. Masing-masing parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.

Setiap Ormas yang bakal menjadi Parpol tentu harus memiliki dana yang cukup besar. Tanpa kekuatan finansial yang besar, Ormas diragukan bisa menjadi partai. Lalu bagaimana dengan GARBI?

Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, delapan parpol tidak melaporkan identitas penyumbang secara lengkap.

Meski tercatat sebagai partai peraih suara terbanyak dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), PDIP justru tercatat sebagai parpol yang paling tidak puas terhadap hasil Pileg 2019.

"Sejauh ini partai hanya berfungsi sebagai alat transit untuk menciptakan kekuasaan, belum mengakomodir kepentingan rakyat," jelas Bursah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait upaya penyempurnaan Undang-Undang (UU) Parpol.

Kader PDIP itu adalah M. Ridwan, yang dipastikan mewakili Daerah Pemilihan Aceh 4 bersama dengan 5 caleg dari parpol lain.

"Tentu saja akan dibahas hal-hal strategis apa yang akan dijalankan baik parpol pendukung Jokowi-Ma`ruf Amin," ujar Hasto.

Hasto menjelaskan, masalah koalisi juga harus dibahas oleh Presiden Jokowi bersama para ketua umum parpol sesama anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) meliputi PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.