Plt Juru Bicara KPK, Ipi maryati mengatakan, kedatangan Risama untuk melakukan koordinasi terkait data penerimaan pada penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021.

Menurut Kepala DPP Bidang Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat, Herman Khaeron, ada intensi politik dari aksi blusukan yang dilakukan Risma tersebut.

Bagi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Marwan Cik Asan, kuat dugaan ada muatan politik dalam polemik tunawisma itu.

Kalangan dewan angkat bicara soal polemik munculnya tunawisma di kawasan elit Sudirman-Thamrin usai ditemukan Menteri Sosial Tri Rismahaini (Risma).

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, Fahri Hamzah angkat bicara soal langkah blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma belakangan ini.

Karenanya HNW meminta Mensos yang baru, Tri Rismaharini, dan Kemensos sebagai pelaksana anggaran untuk memprioritaskan perjuangan peningkatan anggaran perlindungan sosial dan bansos tunai khususnya.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, Risma harus bisa mengurangi kebiasaan pemarah. Hal itu penting agar dia sukses memimpin Kemensos yang baru saja diterpa korupsi bantuan sosial (Bansos).

Presiden RI Joko Widodo akhirnya menunjuk Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari P. Batubara.

Presiden Jokowi menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan posisi Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi Bansos Covid-19.

 KPK menduga Mensos Juliari telah menerima suap dari dua periode dari paket sembako paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 sebesar Rp17 miliar dari dua periode