HNW ini mengingatkan Mensos Tri Rismaharini bahwa Kementerian Sosial telah dibekali anggaran sebesar Rp 1,3 Triliun untuk proses verifikasi dan validasi (verivali) data.

Mensos intensif melakukan pengecekan lapangan dalam penyaluran bantuan di beberapa daerah.

Perintah Ibu Mensos kepada kami untuk cek ke lapangan dan memastikan, bantuan tepat harga, tepat kualitas dan tepat sasaran.

Mensos mengungkapkan tiga pesan untuk siaga menghadapi potensi tsunami.

Hidayat mendesak Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah, meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang lebih efektif, agar berbagai bantuan sosial yang sudah dijanjikan bisa segera cair dengan cepat dan tepat kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Tahapan penting yang mendapat perhatian Mensos Risma adalah aspek penyaluran bantuan oleh Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara).

Karenanya HNW mengusulkan agar pencairan bansos lebih lancar maka pola penyaluran seperti melalui PT Pos Indonesia bisa terus dilakukan.

Mensos berkewajiban mencairkan seluruh bansos PPKM Darurat dan bansos pada era PPKM Level.

Untuk bansos PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, sudah disalurkan sejak awal Juli.

Pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam akan memindahkan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Sosial ke Papua terus menuai kritik dan panen hujatan.