“Penangkapan ikan) adalah haknya nelayan lokal, dia harus menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. 20 persen dari seluruh kuota yang ada di wilayah Maluku Utara hasil perikanan menjadi hak masyarakat setempat, menggunakan sistem zonasi"

Menteri Trenggono maupun Juru Bicara Menteri KP Wahyu Muryadi tak merespons saat dikonfirmasi soal kritik pengangkatan jenderal aktif Polri maupun TNI tersebut.

"Kita dorong dan dampingi para pedagang ikan di Pasar Ikan Bersih Padakembang untuk berkoperasi"

bekerjalah dengan profesional dan berintegritas tinggi. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa tidak ada super-man, yang ada adalah super-team" (Menteri Trenggono)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan mitigasi penolakan produk perikanan di pasar ekspor. Guna menjamin keberterimaaan produk, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) menggandeng United Nations Industrial Development Oganization (UNIDO).

Teknologi kripto di Indonesia, dapat dukungan dari pemerintah. Salah satunya dengan menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk membantu kemajuan teknologi blockchain, kripto, NFT hingga metaverse.

Melalui mekanisme SRG, kebutuhan modal usaha nelayan saat masa musim tersebut dapat diatasi dengan cara menjaminkan ikan yang diterbitkan resi Gudang kepada Lembaga pembiayaan dengan bunga yang kompetitif.

Kalau ada yang bilang nelayan kecil tidak dapat kuota, itu salah besar. Justru kita utamakan, sisanya baru untuk industri, baik pelaku usaha yang sudah ada maupun yang baru mulai merintis usahanya di bidang ini.

Kita berdiskusi dalam pengembangan kemasan biodegradable berbasis rumput laut yang terjangkau dan bisa diterapkan secara masif.

SKM di era penangkapan ikan terukur sudah tidak digunakan lagi, karena melanggar undang-undang yang sanksinya pidana dan perdata.