Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan, pemerintah akan terus menjaga sikap antisipatif sembari memberi respon yang tepat terhadap segala dinamika, termasuk terhadap anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Tanpa adanya pemulihan dari sisi kesehatan sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19, maka akan sangat sulit mengharapkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Menteri Keuangan menganggap utang Indonesia masih relatif kecil, apalagi jika dibandingkan dengan negara lain. Merespon sikap Menkeu, Heri Gunawan mengatakan, idealnya utang yang semakin menumpuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengaku telah mengusulkan penambahan anggaran ke Kementerian Keuangan (Menkeu) sebesar Rp5,2 triliun.

Hal itu demi memudahkan KPK dalam mengusut kasus tersebut.

Keputusan Menkeu No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap KMP SEA Games XIX-1997, Bambang Trihatmodjo dinilai premature dan kebablasan.

Keputusan Menkeu No.108/KM.6/2020 pada 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia kepada Bambang Trihatmodjo dinilai diskriminasi.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta menteri keuangan (Menkeu) juga ikut bertanggung jawab terhadap program Kementerian BUMN. Apakah rem atau gas?

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekan biaya utang. Sebab, pemerintah sedang butuh banyak uang sehingga biaya utang harus dihemat.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto memastikan pihaknya akan segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah masa reses usai.