Anggota Tim Kunjungan Spesifik Panja Investasi Badan Penyelenggara Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba meminta perbaikan kinerja dari segi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), karena ada beberapa yang tidak tepat sasaran.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak pasal yang mengatur tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam RUU KUHP. Bahkan, KPK telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi, Ketua Panja RKUHP DPR serta Kementerian Hukum dan HAM.

Tim Panja BPIH Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Marwan Dasopang melaksanakan kunjungan kerja ke Arab Saudi.

Panja Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus Komisi VIII DPR RI dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily melaksanakan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan.

Ketua Pansus RUU Minuman Beralkohol (Minol) DPR RI Arwani Thomafi menjelaskan, hasil rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Minol Rabu (4/4), di ruang Pansus B Gedung DPR, Senayan, Jakarta antara Panja DPR dengan Panja Pemerintah membahas dua pilihan judul.

Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur akan membentuk Panja terkait maraknya kecelakaan dalam proyek pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR pimpinan Basuki Hadimuljono.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, merupakan salah satu dari sejumlah anggota DPR yang menolak keras pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang saat ini masih dalam pembahasan Panja RUU KUHP dan pemerintah.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang saat ini masih dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP dan pemerintah diharapkan tidak membatasi dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang saat ini masih dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP dan pemerintah dinilai tidak perlu dimunculkan kembali. Sebab, pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).