Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menekankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar fokus pada penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) besar.

Kejagung tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal itu lantaran perkara a quo bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Komisi III DPR telah memilih delapan nama yang lolos menjadi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada MA. Dalam rapat pleno, Komisi III DPR menetapkan lima Hakim Agung, dua Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA dan 1 Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial.

KPK menyampaikan usulan draf rancangan RUU) nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kepada Presiden Jokowi dan DPR.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana lima tahun penjara kepada mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Markus Nari.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta berang atas kesaksian Abdul Wahab yang cenderung berkelit. Dimana, Abdul Wahab adalah sepupu mantan Ketum PPP, M Romahurmuziy alias Romi.

Arteria meminta kepada para penyidik dan Jaksa Penuntut KPK agar bisa lebih cermat lagi ketika membuat surat dakwaan. Sebab, apabila ternyata putusan Majelis Hakim menyatakan bebas, maka nama baik orang yang menjadi tersangka bisa rusak.

Politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya yang juga petinggi PT Inersia, Indung akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/8).

KPK berharap vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang kepada Wakil Ketua ‎DPR, Taufik Kurniawan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota dewan termasuk pejabat negara.