Rencana pemerintah menetapkan gaji guru honorer minimal setara upah minimum regional (UMR) pada tahun depan, membutuhkan pengawasan ketat dari pemerintah daerah (pemda).

Ketua YLKI Tulus Abadi menyayangkan alasan pencopotan tersebut, karena ada hubungannya dengan izin pemerintah daerah (pemda).

Dia menekankan agar pemda dan sekolah mengedepankan fleksibilitas dalam menerima siswa baru, dikarenakan kondisi darurat saat ini.

Pemda diminta mengecek dan menyesuaikan zonasi persekolahan sebelumnya, dengan kondisi lapangan di wilayah masing-masing.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Pemda Maluku untuk segera menangani hingga tuntas terkait bencana kelaparan yang mengancam 170 jiwa warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Mause Ane.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kementerian dan lembaga pemerintahan terkait beserta Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan pencairan THR dan gaji ke-13 pada tahun 2018.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yakin Pemerintah Daerah (Pemda) akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada guru honorer.

Pengawasan dan pembinaan ini juga harus diikuti dengan sanksi yang tegas. Selain itu konsisten terhadap para pelaku jual beli jabatan.

Komite ini akan mendorong pembangunan sistem data yang terintegrasi dan membangun integritas aparatur sipil Pemda DKI Jakarta.

Diskotek MG bukan hanya mendistribusikan tapi memproduksi sabu dalam varian baru yaitu cair dan bisa dibagikan dalam botol mineral, yang susah sekali terdeteksi.