Pemerintah Daerah (Pemda) harus siap baik itu dari aspek keamanannya, masyarakatnya maupun akomodasinya serta agenda atraksi yang akan dilakukan oleh daerah dalam wisata politik mendatang.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memberi kewenangan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk melindungi para TKI atau buruh migran di luar negeri.

Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberi pelatihan kepada TKI. Hal itu sebagaimana diatur dalam RUU nomor 39/2004 tentang TKI.

Presiden Joko Widodo diharapkan bisa memantau kinerja menteri-menterinya dan pemda agar program pengurangan kemiskinan yang sudah dirancang dengan baik dapat benar-benar diimplementasikan.

Menarik investor masuk ke daerah adalah salah satu strategi yang harus dikembangkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tak berfungsi secara maksimal. Hal itu disinyalir menyuburkan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.

PKB minta Pemda Jawa Barat tegas dan jeli menyikapi tindakan intoleransi dari sekelompok Ormas yang membubarkan KKR di Sabuga, Bandung.

Pemda Didorong Meningkatkan Kualitas Mal Pelayanan Publik (MPP)

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam penguatan Gratieks adalah meningkatkan volume ekspor melalui kerja sama dan investasi dengan pememerintah daerah (Pemda) dan stakeholder terkiat.