Pasukan keamanan terus menangkap dan menahan orang secara sewenang-wenang di seluruh negeri, dengan sedikitnya 2.084 orang saat ini ditahan.

BKSAP DPR RI turut merespon situasi terkini di Myanmar yang makin mencemaskan menyusul krisis politik di negara tersebut akibat kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu.

Tidak jelas apakah itu termasuk dua pabrik garmen yang dibiayai China yang menurut layanan berita pemerintah China CGTN dibakar.

Diperlukan langkah konkret para pemimpin ASEAN untuk mendesak elite di Myanmar menahan diri dan membuka dialog dengan kelompok demonstran guna mencegah jatuhnya korban jiwa semakin banyak di negara tersebut.

Nama Arakan Army dicoret dari daftar teroris oleh junta militer Myanmar, pada Kamis (11/3). Padahal kelompok pemberontak itu dicekal di era pemerintahan San Suu Kyi, yang kini telah dikudeta militer.

Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon dalam daftar hitam, anak-anak dewasa panglima tertinggi Myanmar yang memimpin kudeta dan mengangkat dirinya sebagai kepala Dewan Administrasi Negara yang berkuasa.

Pernyataan yang dirancang Inggris itu menyerukan pembebasan segera para pemimpin pemerintah termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang telah ditahan sejak penggulingan mereka dalam kudeta militer 1 Februari.

Mengulik solidaritas kemanusiaan

Washington juga telah menetapkan Myanmar untuk pembatasan kontrol ekspor penggunaan akhir militer, yang mengharuskan pemasok AS untuk mencari lisensi AS yang sulit diperoleh untuk mengirimkan barang-barang tertentu.

Dalam laporan terbaru, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi di Myanmar, Thomas Andrews menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak segera dan tegas untuk mendukung mereka yang menuntut kembalinya demokrasi di negara itu.