G7 menyerukan diakhirinya penargetan sistematis para pengunjuk rasa, dokter, masyarakat sipil dan jurnalis dan agar junta militer mencabut keadaan darurat yang dinyatakan. 

Tetapi kapal-kapal tersebut kemudian berlayar membawa 1.086 tahanan, dengan pihak berwenang tidak memberikan penjelasan mengapa perintah pengadilan tersebut diabaikan.

Junta memperingatkan para pengunjuk rasa agar tidak menghasut orang ke jalur konfrontasi di mana mereka akan kehilangan nyawa. Namun, para pengunjuk rasa mengabaikan peringatan itu.

Peringatan itu muncul setelah pemimpin sipil yang digulingkan Aung San Suu Kyi menghadapi tuntutan pidana kedua saat menghadiri persidangan melalui tautan video, pada Selasa (16/2).

Sekutu tradisional angkatan bersenjata Myanmar seperti China dan Rusia sebelumnya telah menolak protes internasional atas kudeta tersebut, menyebutnya campur tangan dalam urusan dalam negeri negara itu.

Sejak menahan Aung San Suu Kyi dan sekutu utamanya, junta militer telah meningkatkan penangkapan pegawai negeri, dokter, dan lainnya yang bergabung dalam demonstrasi menuntut para jenderal melepaskan kekuasaan.

Bukti foto menunjukkan pasukan keamanan Myanmar telah menggunakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa sejak merebut kekuasaan hampir dua minggu lalu.

Biden mengatakan pemerintahannya memutus akses para jenderal ke dana US $ 1 miliar di AS dan akan segera mengumumkan sanksi baru.

Pernyataan Biden itu juga muncul setelah kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell memperingatkan blok itu dapat menjatuhkan sanksi baru pada militer Myanmar.