Gedung Putih sedang mempertimbangkan sanksi khusus yang ditargetkan baik pada individu maupun entitas yang dikendalikan oleh militer yang memperkaya militer.

Myanmar jatuh kembali ke pemerintahan militer langsung pada Senin (1/2) ketika tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan fajar, mengakhiri eksperimen singkat negara itu dengan demokrasi.

Sepekan sebelum kudeta militer di Myanmar, Dana Moneter Internasional terungkap mengirimkan uang tunai US$350 juta (Rp4,8 triliun) kepada pemerintah Myanmar.

Sebagai negara terbesar dan pendiri ASEAN, Indonesia harus melakukan segala upaya yang dimilikinya untuk melindungi tiga hal tersebut.

Kelompok negara G7 mengutuk kudeta militer di Myanmar, dan prihatin dengan nasib para pemimpin politik yang ditahan seperti Aung San Suu Kyi.

Tenaga kesehatan Myanmar di 70 rumah sakit melakukan mogok kerja pada Rabu (3/2), pasca kudeta militer yang berujung penahanan terhadap pemimpin Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2) lalu.

Para dokter mengancam akan berhenti bekerja bahkan saat infeksi virus corona (COVID-19) yang terus meningkat di negara berpenduduk 54 juta itu.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengimbau Myanmar mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.

Situs web Bank Dunia mencantumkan US $ 900 juta dalam komitmen pinjaman Bank Dunia ke Myanmar pada tahun 2020, dan US $ 616 juta pada tahun 2017.

Tentara Myanmar menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya, dan menuduh partai Suu Kyi melakukan kecurangan atas kemenangan besar dalam pemilihan umum baru-baru ini.