Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait  dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain.

Pemberian THR kepada para driver ojek online maupun kurir merupakan langkah yang sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan dimana semua pihak yang berkontribusi mendapat penghargaan yang setimpal.

Penyelidikan harus dilakukan transparan dan apa adanya. Jangan ada hal yang ditutup-tutupi. Jika memang ada unsur kelalaian dalam aspek penerapan K3, maka harus diproses secara hukum.

Pemerintah harus melakukan protes terbuka ke Israel karena serangan mereka juga mengenai lokasi rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Rumah sakit tersebut dibangun dengan sumbangan masyarakat Indonesia untuk program kemanusiaan.

Fraksi PKS memandang kinerja ekonomi Indonesia tahun 2022 masih kurang mengesankan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen, sedikit lebih tinggi dari target 5,2 persen. Sementara itu, enam asumsi makroekonomi lainnya meleset dan jauh dari target.

Jika mengacu pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres, Indonesia sudah masuk ke dalam negara gagal sistemik karena pembayaran bunga utang pada tahun 2022 lebih besar dari anggaran kesehatan 2022.

Kemandirian alkes dan farmasi, termasuk dalam hal ini testing instrumen (PCR kits) dan peralatan di Faskes, obat-obatan hingga ketersediaan vaksin penting disiapkan pemerintah seiring pencabutan status pandemi.

Saya berpendapat keberadaan mandatory spending merupakan jaminan dan kepastian bahwa negara hadir untuk menjamin ketahanan kesehatan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui sektor kesehatan.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan yakni, Pertama, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi yang besar atas keputusan melakukan pembahasan UU Kesehatan ini di komisi IX yang memang membidangi dan menguasai persoalan tentang kesehatan sehingga cukup banyak diskusi dalam pembahasan pasal-pasal dengan demikian meskipun menurut kami belum ideal akan tetapi sudah terdapat beberapa perbaikan atas draft sebelumnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah agar menggencarkan edukasi terkait African Swine Fever (ASF) atau virus demam babi Afrika. Sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui virus tersebut.